Bali, 8/11/2018—Tema Inclusively Creative akan terus digunakan dalam setiap pelaksanaan World Conference on Creative Economy (WCCE). Hal ini karena tema tersebut dinilai sangat relevan dan mencerminkan keterlibatan semua pihak dalam pengembangan ekonomi.

WCCE ditetapkan menjadi agenda reguler yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf, menyamaikan pelaksanaan WCCE akan dilaksanakan di berbagai negara karena seluruh negara merasakan dampak perkembangan ekonomi kreatif yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi maupun budaya masyarakat.

“Ekonomi kreatif itu dinamis dan terus bergerak seiring dengan perkembangan teknologi yang eksponensial. Meski begitu, tema Inclusively Creative akan terus melekat disetiap pelaksanaan WCCE karena inclusivity adalah pemerataan, keadilan, dan keseimbangan,” ungkap Triawan saat press conference penutupan WCCE, Kamis (8/11).

Wakil Kepala Bekraf, Ricky Joseph Pesih, menyampaikan Bekraf tak hanya berupaya mengembangkan ekonomi global tapi juga terus menguatkan ekosistem ekonomi kreatif nasional. Hal ini dilakukan melalui kegiatan yang dilaksanakan di berbagai pelosok negeri.

“Dalam satu tahun, Bekraf memiliki 267 program yang pelaksanaan dilakukan hingga ke daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal),” ujarnya.

Namun diakui sebagai lembaga pusat, sulit untuk melaksanakan program secara serempak di berbagai kota di Indonesia. Bekraf pun lebih mengarahkan kebijakan bottom up dengan melihat kebutuhan daerah. Hal ini karena kebijakan di satu daerah tidak bisa diterapkan di daerah lain mengingat masing-masing wilayah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda sehingga membutuhkan perlakuan khusus.

Bekraf terus berupaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif nasional dengan mengeluarkan regulasi yang bekerja sama dengan berbagai instansi melalui Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf). Kebijakan tersebut nantinya akan diusulkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) yang sosialisanya bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami juga akan mendorong supaya masing-masing daerah memiliki OPD (organisasi perangkat daerah) yang fokus mengembangkan ekonomi kreatif. Tak hanya memudahkan koordinasi pelaksanaan kegiatan di daerah juga anggaran dan perencanaan lebih terarah,” ujar Deputi Hubungan Antarlembaga dan Wilayah, Endah Wahyu Sulistianti.