Bekraf, Jakarta - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) meluncurkan buku berjudul Buku Dasar Pengadaan dan Pengelolaan Jasa Desain di Indonesia pada Rabu (18/9/2019) di Kantorkuu Coworking & Office Space Agro Plaza Kuningan, Jakarta. Buku ini merupakan hasil kolaborasi Bekraf bersama lima asosiasi bidang desain, yaitu Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI), Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia (ADPII), Asosiasi Profesional Desain Komunikasi Visual Indonesia (AIDIA), Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII), serta Himpunan Desainer Mebel Indonesia (HDMI).

Peran subsektor desain dinilai cukup signifikan dalam perekonomian Indonesia. Pada 2017, tercatat pertumbuhan rata-rata ketiga subsektor desain, yaitu desain interior, desain komunikasi visual dan desain produk mencapai angka 6,68 persen menunjukan presentase lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kreatif nasional yang berada di angka 5,06 persen. Oleh karena itu, Bekraf menilai perlu dibuat standar baku dalam pengadaan dan pengelolaan jasa desain, agar perkembangannya dapat lebih fokus dan terarah.

“Bekraf berusaha memartabatkan desain sebagai disiplin ilmu, profesi, dan industri. Sehingga dalam penyusunan, produksi, distribusi, serta desiminasi Buku Dasar Pengadaan & Pengelolaan Jasa Desain di Indonesia ini, Bekraf memberikan dukungan dan fasilitasi kepada seluruh desainer yang terlibat,” ujar Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf saat peluncuran Buku di Kantorkuu Coworking & Office Space Agro Plaza Kuningan, Jakarta, Rabu.

Triawan menyarankan agar buku ini diperhatikan oleh mereka yang terlibat dalam proyek desain, baik di lingkungan korporasi maupun pemerintah untuk dijadikan pedoman dan standar dalam pemanfaatan jasa desain dalam industri.

Buku ini terdiri dari sembilan bab pembahasan, tiga di antaranya merupakan bahasan utama yakni, pembahasan awal tentang pemahaman desain, proyek desain, dan asosiasi desain di Indonesia; pembahasan tentang dimensi pengerjaan proyek desain yang terdiri atas jenis pengadaan proyek desain, mengenal pekerjaan, membuat pembiayaan, hingga memilih desainer yang tepat dan terakhir pembahasan tentang aspek hukum & etika profesi desain di Indonesia.

Beberapa bahasan penting lainnya dituangkan dalam bab mengenai jenis pengadaan proyek desain antara lain proyek/pengadaan jasa desain oleh pemerintah, tahapan proyek pemerintah, tender dan seleksi jasa konsultansi proyek pemerintah, pengadaan langsung, penunjukan langsung, proyek/pengadaan jasa desain oleh swasta,  pitching, bidding serta sayembara pengadaan desain. Berbagai informasi yang dipaparkan dalam bahasan ini memberikan gambaran lengkap pengadaan jasa desain kepada mereka yang terlibat pengadaan dan pengelolaan jasa desain.

Selain itu, buku ini juga membahas Aspek Hukum & Etika Profesi desain yang mengupas secara lugas informasi tentang hak kekayaan intelektual, hak cipta, hak kekayaan industri, aspek legal dalam penggunaan perangkat lunak, penggunaan gambar stok (stock image), penggunaan font untuk kebutuhan komersial, rekomendasi font lokal, kode etik profesi, serta tujuan kode etik profesi. Bahasan ini bertujuan memberikan kepastian aspek hukum jasa desain yang selama ini sering dianggap sepele oleh berbagai pihak.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bekraf, Ricky Joseph Pesik menyampaikan bahwa ini merupakan buku pertama yang akan diikuti dengan buku selanjutnya mengenai Standar Penggajian Desainer dan buku Standar Harga Desain. Kedua buku tersebut diharapkan dapat menunjang pemahaman dan implementasi praktis dari buku pertama.

Koordinator Penyusunan Buku, Hastjarjo Boedi Wibowo juga mengungkapkan betapa buku ini sangat diharapkan bagi pelaku dan pemangku kepentingan jasa desain di Tanah Air. Hastjarjo juga berharap hasil kolaborasi ini dapat membawa kehidupan berprofesi desainer Indonesia lebih bermartabat dalam kontribusinya membangun ekosistem ekonomi kreatif Indonesia.

Selain sebagai inisiator dan fasilitator, dalam proses penyusunan buku ini Bekraf juga mengambil peran sebagai penerbit langsung untuk cetakan pertama. Buku ini juga dapat diunduh secara online melalui website Bekraf dengan mengakses link www.bekraf.go.id dan masuk ke kolom pustaka. Dengan hadirnya buku pedoman ini Bekraf berharap publik dapat lebih teredukasi tentang bagaimana mengelola atau memonetisasi jasa desain secara profesional.

Tentang Bekraf

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab di bidang ekonomi kreatif. Saat ini, Kepala Bekraf dijabat oleh Triawan Munaf.

Bekraf mempunyai tugas membantu Presiden RI dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.

Kontak Media:

Mariaman Purba

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Bekraf

T: +62 813 1750 6456 / +62 813 1148 7057

Email: mariaman.purba@bekraf.go.id

Website: http://www.bekraf.go.id/ /