Bekraf, Jakarta—Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
meluncurkan Website Komisi Film Daerah (KFD) dan membentuk Forum KFD untuk memberi kemudahan bagi pelaku perfilman dalam
memanfaatkan kelembagaan KFD di setiap daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan
dalam acara Rapat Koordinasi Komisi Film Daerah yang melibatkan seluruh
lembaga KFD, perwakilan Misbar, anggota KONFIG, dan pengurus asosiasi produser
dan pengusaha film sebagai sarana evaluasi dan merumuskan tindak lanjut program.
Peluncuran website dan pembentukan Forum KFD ini dilakukan bersamaan dengan acara AKATARA: Indonesians Film Business and
Market 2019 dan Asia Content Business Summit 2019 yang
dilaksanakan di Hotel The Sultan, Jakarta pada Jumat (20/9/2019). Website ini menggunakan Bahsa Indonesia dan Bahasa Inggris untuk memberi kemudahan kepada film maker luar negeri yang ingin melakukan syutinh film di Indonesia.
Deputi Hubungan Antarlembaga dan Wilayah Bekraf
Endah Wahyu Sulistianti mengatakan, KFD sangat erat
kaitannya dengan akses produksi film di daerah.
KFD berfungsi sebagai fasilitator pelaku perfilman untuk mempermudah
proses pembuatan film di daerah. Film yang difasilitasi tidak terbatas pada
film yang ditayangkan di bioskop, melainkan juga film layar televisi, iklan,
dokumenter, dan bentuk-bentuk film lainnya.
“Esensi dari tugas dan
fungsi KFD adalah menyediakan pelayanan terpadu satu pintu (one stop service) bagi pembuat film
dalam hal pengurusan perizinan, insentif, serta layanan yang terkait kebutuhan
teknis produksi film serta secara aktif memasarkan daerah tersebut sebagai
lokasi syuting,” ungkap Endah saat membuka Rapat
Koordinasi KFD di ASEAN 4 meeting room The Sultan Hotel and
Residence, Jakarta, Jumat (20/9/2019).
Ketua Bidang
Promosi Lokasi Badan Perfilman Indonesia (BPI) Lalu Rois Amri mengatakan, Forum KFD ini untuk mempermudah komunikasi,
koordinasi, serta kolaborasi antardaerah dan pengelola lembaga KFD. Selain itu,
forum ini juga menjadi sarana pertukaran pengetahuan, sharing pengalaman, dan benchmarking
untuk optimalisasi pemanfaatan dan pelaksanaan KFD.
Fasilitasi pembentukan
Kelembagaan KFD sudah dilakukan di lima daerah sejak tahun 2017 yaitu Kota
Bandung, Kab. Banyuwangi, Kota Siak, Kab. Bojonegoro dan Yogyakarta. Tahapan
pembentukan KFD dimulai dengan survei dan pemetaan terhadap beberapa aspek
terkait potensi lokasi, layanan lokasi dan layanan produksi di daerah tersebut.
Pada tahun
2018 Bekraf dan BPI telah mendorong percepatan pembentukan kelembagaan KFD di 4
daerah yaitu di Siak, Bandung, Bojonegoro dan Banyuwangi. Di tahun yang sama
juga telah diinisiasi pembentukan KFD baru di Kota Banda Aceh, Otorita Danau
Toba, Kab. Belitung, Prov. Kepulauan Riau, Kab. Bandung Barat, Kota Singkawang,
Kab. Wakatobi, Kota Makassar, KEK Mandalika, Kab. Belu yang dilanjutkan pada
tahun 2019 dengan percepatan pembentukan kelembagaan di 3 daerah, yaitu Kota
Singkawang, Kota Banda Aceh, dan Kota Jayapura.
Lebih lanjut,
Endah mengatakan film memiliki kapasitas sebagai stimulus efek pengganda
pertumbuhan ekonomi (multiplier effect)
terhadap pertumbuhan sektor lainnya seperti pariwisata dan infrastruktur daerah
maupun bagi pertumbuhan subsektor ekonomi kreatif lainnya. Hal ini bisa dilihat
dari dampak yang dirasakan dari beberapa film terlaris Indonesia seperti Laskar
Pelangi, Habibie & Ainun atau AADC 2.
Perfilman juga
merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan cukup
pesat selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari jumlah
produksi film yang terus meningkat. Dalam kurun waktu 2 tahun dari tahun 2015,
jumlah film meningkat dari 115 menjadi 152 film.
Data BPS tahun
2016 menunjukkan subsektor film, animasi, dan video merupakan salah satu subsektor
yang memiliki laju pertumbuhan PDB tertinggi yaitu sebesar 10,09%. Jumlah penonton
film nasional di tahun ini mengalami peningkatan pesat dari 37,2 juta penonton
menjadi 42,7 juta penonton di tahun berikutnya. Angka tersebut memunculkan
optimisme terhadap industri perfilman di Indonesia.
AKATARA merupakan kegiatan yang berperan sebagai penghubung yang memfasilitasi pertemuan antara pekerja film Indonesia dengan investor dari dalam maupun luar negeri untuk menciptakan industri film yang sehat di Indonesia. Sedangkan ACBS adalah platform Pan-Asia pertama yang mempromosikan pengembangan media kreatif dan industri konten antarnegara di Asia. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan industri konten di Asia dan berupaya membawa para pemangku kepentingan terkait dari Asia dengan tujuan memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta dalam industri konten.