Bekraf, Jakarta—Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) meluncurkan Website Komisi Film Daerah (KFD) dan membentuk Forum KFD untuk memberi kemudahan bagi pelaku perfilman dalam memanfaatkan kelembagaan KFD di setiap daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam acara Rapat Koordinasi Komisi Film Daerah yang melibatkan seluruh lembaga KFD, perwakilan Misbar, anggota KONFIG, dan pengurus asosiasi produser dan pengusaha film sebagai sarana evaluasi dan merumuskan tindak lanjut program.

Peluncuran website dan pembentukan Forum KFD ini dilakukan bersamaan dengan acara AKATARA: Indonesians Film Business and Market 2019 dan Asia Content Business Summit 2019 yang dilaksanakan di Hotel The Sultan, Jakarta pada Jumat (20/9/2019). Website ini menggunakan Bahsa Indonesia dan Bahasa Inggris untuk memberi kemudahan kepada film maker luar negeri yang ingin melakukan syutinh film di Indonesia.

Deputi Hubungan Antarlembaga dan Wilayah Bekraf Endah Wahyu Sulistianti mengatakan, KFD sangat erat kaitannya dengan akses produksi film di daerah.  KFD berfungsi sebagai fasilitator pelaku perfilman untuk mempermudah proses pembuatan film di daerah. Film yang difasilitasi tidak terbatas pada film yang ditayangkan di bioskop, melainkan juga film layar televisi, iklan, dokumenter, dan bentuk-bentuk film lainnya.

 “Esensi dari tugas dan fungsi KFD adalah menyediakan pelayanan terpadu satu pintu (one stop service) bagi pembuat film dalam hal pengurusan perizinan, insentif, serta layanan yang terkait kebutuhan teknis produksi film serta secara aktif memasarkan daerah tersebut sebagai lokasi syuting,” ungkap Endah saat membuka Rapat Koordinasi KFD di ASEAN 4 meeting room The Sultan Hotel and Residence, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Ketua Bidang Promosi Lokasi Badan Perfilman Indonesia (BPI) Lalu Rois Amri mengatakan, Forum KFD ini untuk mempermudah komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi antardaerah dan pengelola lembaga KFD. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana pertukaran pengetahuan, sharing pengalaman, dan benchmarking untuk optimalisasi pemanfaatan dan pelaksanaan KFD.

Fasilitasi pembentukan Kelembagaan KFD sudah dilakukan di lima daerah sejak tahun 2017 yaitu Kota Bandung, Kab. Banyuwangi, Kota Siak, Kab. Bojonegoro dan Yogyakarta. Tahapan pembentukan KFD dimulai dengan survei dan pemetaan terhadap beberapa aspek terkait potensi lokasi, layanan lokasi dan layanan produksi di daerah tersebut.

Pada tahun 2018 Bekraf dan BPI telah mendorong percepatan pembentukan kelembagaan KFD di 4 daerah yaitu di Siak, Bandung, Bojonegoro dan Banyuwangi. Di tahun yang sama juga telah diinisiasi pembentukan KFD baru di Kota Banda Aceh, Otorita Danau Toba, Kab. Belitung, Prov. Kepulauan Riau, Kab. Bandung Barat, Kota Singkawang, Kab. Wakatobi, Kota Makassar, KEK Mandalika, Kab. Belu yang dilanjutkan pada tahun 2019 dengan percepatan pembentukan kelembagaan di 3 daerah, yaitu Kota Singkawang, Kota Banda Aceh, dan Kota Jayapura.

Lebih lanjut, Endah mengatakan film memiliki kapasitas sebagai stimulus efek pengganda pertumbuhan ekonomi (multiplier effect) terhadap pertumbuhan sektor lainnya seperti pariwisata dan infrastruktur daerah maupun bagi pertumbuhan subsektor ekonomi kreatif lainnya. Hal ini bisa dilihat dari dampak yang dirasakan dari beberapa film terlaris Indonesia seperti Laskar Pelangi, Habibie & Ainun atau AADC 2.

Perfilman juga merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan cukup pesat selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi film yang terus meningkat. Dalam kurun waktu 2 tahun dari tahun 2015, jumlah film meningkat dari 115 menjadi 152 film.

Data BPS tahun 2016 menunjukkan subsektor film, animasi, dan video merupakan salah satu subsektor yang memiliki laju pertumbuhan PDB tertinggi yaitu sebesar 10,09%. Jumlah penonton film nasional di tahun ini mengalami peningkatan pesat dari 37,2 juta penonton menjadi 42,7 juta penonton di tahun berikutnya. Angka tersebut memunculkan optimisme terhadap industri perfilman di Indonesia.

AKATARA merupakan kegiatan yang berperan sebagai penghubung yang memfasilitasi pertemuan antara pekerja film Indonesia dengan investor dari dalam maupun luar negeri untuk menciptakan industri film yang sehat di Indonesia. Sedangkan ACBS adalah platform Pan-Asia pertama yang mempromosikan pengembangan media kreatif dan industri konten antarnegara di Asia. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan industri konten di Asia dan berupaya membawa para pemangku kepentingan terkait dari Asia dengan tujuan memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta dalam industri konten.