Bekraf, Jakarta – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melalui Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi, Subdirektorat Harmonisasi Regulasi mengadakan kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Pendirian Badan Hukum pada Jumat (21/6/2019) di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Sosialisasi Fasilitasi Pendirian Badan Hukum di Jakarta dibuka secara resmi oleh Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi, Ari Juliano Gema. Dalam acara tersebut Ari menyampaikan, dengan status badan hukum PT, maka para pelaku ekonomi kreatif dapat lebih mudah mengakses berbagai peluang sekaligus mengembangkan usahanya, mengakses pinjaman modal dari bank, mengakses atau mengikuti lelang proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan menarik investor.

“Yang pasti bahwa ketika suatu usaha bentuknya PT (perseroan terbatas), maka jelas akan ada manajemen di dalamnya yang mana menunjukan professionalitas dimana kerjanya nanti tidak bergantung pada orang per orang tetapi pada manajemen yang baku.” ujar Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi, Ari Juliano Gema.

Pelaku usaha ekonomi kreatif yang telah mengikuti sosialisasi dan lolos seleksi akan memperoleh fasilitasi pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau dengan kata lain dapat mendirikan PT dengan biaya pengurusan notaris sampai biaya untuk mengurus perizinan umum ditanggung oleh Bekraf.

Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2016 dan baru terealisasi pada tahun 2018 dimana pada saat itu Bekraf telah berhasil memfasilitasi sekitar 95 badan hukum berbentuk PT dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk tahun ini, target Bekraf adalah memfasilitasi sekitar 150 badan hukum berbentuk PT. Bekraf sendiri menganggarkan dana sekitar Rp 1,5 miliar untuk sosialisasi dan fasilitasi pendirian badan hukum di tahun 2019 ini.

Dalam acara tersebut, perwakilan Ikatan Notaris Indonesia, Yurisa Martanti juga hadir dan turut menjelaskan secara lebih mendetail mengenai konsep badan hukum PT serta prosedur pendiriannya. Selain itu, Kepala Seksi Fasilitasi Hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Laurencius Agust juga turut memberikan pemaparan mengenai perizinan yang harus dimiliki oleh usaha ekonomi kreatif beserta prosedur perolehannya.

Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan pelaku usaha ekonomi kreatif dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya secara lebih profesional dan taat hukum. (val)